Pages

Kamis, 08 Desember 2011

PENGETAHUAN DAN UKURAN KEBENARAN


(Ilmu dan Nilai, Kebenaran Ilmiah, Etika Keilmuan)
Oleh Nila Hidayati
BAB I
PENDAHULUAN
Ilmu dalam prosesnya telah menciptakan peradaban bagi manusia, mengubah wajah dunia, dan masuk ke setiap lini kehidupan sebagai sarana yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Sehingga manusia berhutang banyak terhadap ilmu. Namun, ketika ilmu berbalik menjadi musibah bagi manusia, di saat itulah dipertanyakan kembali untuk apa seharusnya ilmu itu digunakan. Dalam persoalan ini, maka ilmuwan harus kembali pada persoalan nilai dan etika dalam bingkai ilmu agar ilmu tidak bergerak ke arah yang membahayakan.
Tujuan utama ilmu ialah mencapai kebenaran ilmiah yang dalam proses penemuannya juga memiliki implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran mutlak yang harus diimani, ia merupakan kebenaran yang bersifat terbuka, objektif dan universal. Jadi, tidak ada unsur fanatik di dalam kebenaran ilmiah. Tiga pokok bahasan tentang ilmu dan nilai, kebenaran ilmiah, dan etika keilmuan sangat berkaitan satu sama lain. Inilah yang penulis coba paparkan dalam makalah ini.  
Pembahasan dalam makalah ini lebih terfokus kepada hubungan ilmu dan nilai, apakah nilai itu sebagai ruhnya ilmu atau sesuatu yang berdiri sendiri di luar ilmu. Kemudian mengkaji apa itu kebenaran ilmiah dan cara memperolehnya, serta esensi dari etika keilmuan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seorang ilmuwan bersikap dalam penerapan ilmunya sehingga tujuan ilmu sebagai sarana yang membantu manusia terwujud dengan semestinya. Dengan pengertian, bahwa makalah ini tidak lagi menjabarkan tentang definisi-definisi secara rinci kecuali definisi-definisi pengantar ke fokus kajian.   
 
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Ilmu dan Nilai
  1. Hubungan antara ilmu dan nilai
Ilmu merupakan suatu yang sangat urgen bagi manusia, ia menjadi sarana yang membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Namun, ilmu dalam perkembangan dan penerapannya tidak hanya menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi bisa juga menjadi bencana. Seperti teknologi pembuatan bom atom yang awalnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia, namun pada akhirnya juga bisa menimbulkan malapetaka.[1]
Menghadapi hal seperti ini maka esensi ilmu mulai dipertanyakan, untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan, apakah ilmu harus dikaitkan dengan nilai-nilai moral?,[2] Dihadapkan dengan masalah moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak inilah para ilmuwan terlibat dalam perdebatan panjang, apakah ilmu-ilmu yang berkembang dengan pesat tersebut bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Hal ini mengingat bahwa di satu pihak objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedangkan di pihak lain subjek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai subjektif, seperti nila-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat dan sebagainya yang ikut menentukan pilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya.
  1. Ilmu bebas nilai (value free)
Paradigma ilmu bebas nilai (value free) mengatakan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis.[3] Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik atau sebaliknya.
Menurut Josep Situmorang, setidaknya ada 3 faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai:[4]
1.      Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya.
2.      Perlunya kebebasan usaha ilmiah, agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri.
3.      Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis (yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu), karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.
Paradigma ini mengikuti jejak yang dikembangkan oleh Copernicus, Galileo, dan filosof seangkatannya yang netral nilai secara total. Mereka berpendapat bahwa objek ilmu tetap sebagai objek ilmiah yang harus dihadapi sama, baik secara teoritis maupun secara metodologis. Oleh karena itu, ilmuwan tidak boleh membedakan apakah objek yang dihadapi ilmu itu merupakan bahan dari zat-zat kimia atau keseragaman peristiwa alam (uniformity of natural) atau merupakan masalah yang ada hubungannya dengan kemanusiaan. Manusia disamping sebagai subjek peneliti ilmu, juga sebagai objek yang diteliti secara objektif dari luar, tanpa terpengaruh dengan apa yang menjiwainya.[5]
Penganut pendapat ini ada yang lebih ekstrim menyatakan bahwa gejala-gejala kemasyarakatan sama dengan gejala fisika, yaitu sama-sama bersifat alami. Pengertian-pengertian seperti kehendak, rasa, motif, nilai dan jenis merupakan hal-hal yang berada di luar dunia eksakta yang adanya hanya dalam dunia angan-angan yang tidak patut ditinjau dari segi ilmiah.
Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri, artinya tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama maupun moral.[6] Jadi, ilmu harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Agaknya, inilah yang menjadi patokan sekularisme yang bebas nilai.
Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas bisa jadi dibenarkan untuk kepentingan ilmu itu sendiri, seperti juga ekpresi seni yang menonjolkan pornografi dan pornoaksi adalah sesuatu yang wajar karena ekspresi tersebut semata-mata untuk seni. Setidaknya, ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut tetapi ilmu-ilmu yang bebas nilai demi tujuan untuk ilmu itu sendiri barangkali menganggap kepentingan-kepentingan ekologis tersebut bisa menghambat ilmu. Contoh lain misalnya, dulu sebelum ditemukan teknologi sinar laser demi mempelajari anatomi tubuh manusia, maka menguliti mayat manusia dan mengambil dagingnya hingga tinggal tulang-tulangnya diperbolehkan dalam ilmu.
Sedangkan seni misalnya, membuat patung-patung manusia telanjang, lukisan-lukisan erotis, fotografi yang menonjolkan pornografi dan tarian-tarian tanpa busana sama sekali adalah bukan masalah dan dibenarkan secara ilmu seni sepanjang untuk ekspresi seni itu sendiri.
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma value free berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya karena petimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu.
  1. Ilmu tidak bebas nilai (value bound)
Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai (value bound) memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan sebagainya.
Filosof yang menganut teori value bound adalah Habermas.[7] Dia berpendirian bahwa teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai, dan semua ilmu bahkan ilmu alam sekalipun tidaklah mungkin bebas nilai karena dalam pengembangan setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis.
Dalam pandangan Habermas bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yakni nilai relasional antara manusia dan alam seperti ilmu pengetahuan alam, manusia dan manusia seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Penganut value bound ini bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah ruhnya ilmu. Jadi, ilmu tanpa nilai diibaratakan seperti tubuh tanpa ruh (mati) yang berarti tidak berguna.
  1. Ilmu bebas nilai sedangkan aplikasi ilmu dan ilmuwannya terikat nilai
Pendapat ini mengatakan bahwa ilmu bebas nilai hanya terbatas dari segi ontologinya, sedangkan penggunaannya tidak bebas nilai karena harus berdasarkan asas-asas nilai.
Mereka berpendirian bahwa masalah nilai tidak terlepas sama sekali dengan fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu menilai untuk menemukan kebenaran dan mempertemukan kebenaran. Sejarah manusia penuh dengan peristiwa-peristiwa yang dihiasi kerelaan mengorbankan nyawa dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Tanpa dasar nilai moral, ilmuwan mudah sekali tergelincir dalam melakukan prostitusi intelektual.[8]
Pendapat ini didasari oleh beberapa hal, yakni:[9]
1)      Ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua Perang Dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan.
2)      Ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik sehingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akses-akses yang mungkin terjadi bila ada penyalahgunaan.
3)      Ilmu telah berkembang sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial (social engineering).
Menurut Drs. H. Mohammad Adib, MA, substansi ilmu itu bebas nilai (value-free), tergantung pada pemakaiannya, beliau mengatakan bahwa:
Sangat dikhawatirkan dan berbahaya jika ilmu dan pengetahuan yang sarat muatan negatif dikendalikan atau jatuh ke tangan orang-orang yang berakal picik, sempit, dan sektarian; berjiwa kerdil, kumuh dan jahat, bertangan besi dan kotor. Hal ini berangkat dari fakta belakangan yang menunjukkan terjadinya krisis, kemiskinan, kebodohan, ketidakpercayaan, dan lainnya sebagai dampak dari missmanagement, missdirection, missmanipulation, dan sebagainya.[10]
Berdasarkan hal-hal diatas, maka ilmu secara netral harus bertujuan untuk kesejahteraan manusia, tanpa merendahkan martabatnya. Dengan kesimpulan bahwa pendapat ini mengatakan bahwa ilmu bebas nilai dalam proses penemuannya dan terikat nilai dalam proses penerapannya, tentunya dalam proses penerapan sangat berkaitan dengan subjek yang mengembangkannya, yaitu ilmuwan itu sendiri. Proses penemuan ilmu memang diusahakan secara maksimal objektif. Usaha itu berupa menjauhkan diri dari segi-segi nilai subjektif . Namun, karena manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang berguna baginya, maka dalam penerapan ilmu selalu mempertimbangkan nilai.
Dari paparan tiga paradigma tentang ilmu dan nilai diatas, dapat disimpulkan bahwa netralitas ilmu hanya terletak pada epistemologinya saja, artinya tanpa berpihak pada siapapun selain kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan ilmuwan memiliki landasan moral yang kuat.
B.     Kebenaran Ilmiah
  1. Kebenaran dan teori kebenaran
Hukum-hukum, asas-asas, dan patokan logika pembimbing akal manusia menempuh jalan yang paling efisien untuk menjaga kemungkinan salah dalam berpikir karena berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Lantas apakah makna benar itu?. Benar menurut Randall dan Bucher dalam Mundiri (2001) pada dasarnya adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan.[11] Sedangkan menurut Jujun (1988) benar adalah pernyataan tanpa ragu, dan benar merupakan bahagian dari nilai (value).
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran dibedakan ke dalam empat lapis. Lapis pertama ialah kebenaran inderawi yang kita peroleh melalui panca indera kita dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Lapisan kedua adalah kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui kegiatan sistematik, logis, dan etis oleh orang-orang terpelajar. Sedangkan lapis diatasnya ialah kebenaran falsafi yang diperoleh melalui kontemplasi mendalam oleh orang-orang yang sangat terpelajar dan hasilnya diterima serta dipakai sebagai rujukan oleh masyarakat luas. Dan lapis kebenaran tertinggi adalah kebenaran religi yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Pencipta melalui wahyu kepada para Nabi serta diikuti oleh mereka yang meyakininya. Nah, yang menjadi fokus kajian kita adalah lapis kebenaran kedua, yaitu kebenaran ilmiah yang merupakan tujuan dari setiap ilmu.  
Sebagai pengantar ke dalam pembahasan kebenaran ilmiah, saya kemukakan tiga teori utama yang mencoba menjelaskan apa itu yang disebut dengan kebenaran suatu pengetahuan[12], tentunya dengan catatan bahwa teori-teori ini hanyalah sebagai teori utama dari sekian banyak teori tentang kebenaran:
1.      Teori koherensi atau teori kebenaran saling berhubungan (the coherence/the consistence theory of truth)
Kebenaran menurut teori ini ialah suatu proposisi (pernyataan suatu pengetahuan, pendapat, kejadian, atau informasi) dianggap benar apabila proposisi tersebut koheren atau konsisten atau saling berhubungan dengan proposisi-proposisi sebelumnya yang kita ketahui, terima dan akui sebagai benar[13]. Dari prinsipnya ini, jelas bahwa teori koherensi lebih mendasarkan diri kepada rasio.
Contohnya, bila kita menganggap bahwa proposisi “semua makhluk hidup pasti akan mati” adalah pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa “Susilo Bambang Yudoyono adalah makhluk hidup dan Susilo Bambang Yudoyono pasti akan mati” adalah proposisi yang benar karena koheren dengan pernyataan yang pertama.
Dengan demikian, suatu teori itu dianggap benar apabila tahan uji (testable). Artinya, suatu teori yang sudah dicetuskan oleh seseorang kemudian teori tersebut diuji kembali oleh orang lain dengan mengkomparasikan dengan data-data baru. Apabila teori tersebut tidak koheren dengan data yang baru, maka secara otomatis teori pertama gugur atau batal (refutability). Tetapi kalau data itu cocok dengan teori lama, maka teori itu semakin kuat (corroboration).[14]
Teori koherensi ini dibangun oleh para pemikir rasionalis[15] seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradely, berkembang pada abad ke-19 dan diikuti oleh pengikut mazhab idealis.[16] Di antara bentuk pengetahuan yang penyusunan dan pembuktiannya didasarkan pada teori koherensi adalah ilmu Matematika dan turunannya.
2.      Teori korespondensi atau teori kebenaran saling berkesesuaian (the correspondence/the accordance theory of truth)
Menurut teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika materi pernyataan tersebut berkorespondensi (berkesesuaian) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Berangkat dari hal ini, maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat di dalam pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam objek.[17] Dari prinsip ini terlihat bahwa teori korespondensi lebih mendasari diri pada kebenaran faktual, karena data dan fakta memilki kebenaran objektif pada dirinya.
Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa “Batu Malin Kundang ada di kota Padang”, maka pernyataan tersebut adalah benar karena kenyataannya di kota Padang memang terdapat objek yang disebutkan. Kebenarannya terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Sebaliknya, tidak benar jika ada pernyataan “Batu Malin Kundang ada di kota Surabaya”, karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan.
Dengan demikian, kebenaran menurut teori ini adalah persesuaian (agreement) mengenai fakta dengan fakta aktual; atau antara putusan (judgement) dengan situasi seputar (environmental situation) yang diberi interpretasi.[18]
Teori ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme[19]. Di antara pelopornya adalah Plato, Aristoteles, Moore, Russel, Ramsey, dan Tarski.[20] Teori ini kemudian dikembangkan oleh Bertrand Russel (1872-1970).
3.      Teori pragmatisme atau teori kebenaran konsekuensi kegunaan (the pragmatic/pragmatist theory of truth)
Kebenaran suatu pernyataan bagi seorang pragmatis diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis atau tidak. Artinya, suatu pernyataan menjadi benar atau konsekwensi dari pernyataan itu benar apabila mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.
Pencarian pengetahuan tentang alam dianggap fungsional dan berguna untuk menafsirkan gejala alam. Secara historis, kebenaran dari suatu pernyataan ilmiah tidak selalu tetap, yang sekarang benar, bisa didapati salah di kemudian hari.[21] Berhadapan dengan masalah ini, Jujun S. Suriasumantri berpendapat bahwa seorang ilmuwan pasti bersikap pragmatis, yakni masih tetap dipakainya teori tertentu jika pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan.
Teori ini muncul dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-19, terutama setelah teori evolusi menempati posisi yang signifikan dalam percaturan pengetahuan. Diantara tokoh yang  cukup aktif mengembangkan teori ini adalah Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey.[22]
  1. Cara menemukan kebenaran ilmiah
Kebenaran ilmiah adalah fokus dari kegiatan ilmiah, ia merupakan suatu kebenaran yang didapat dari hasil penelitian ilmiah melalui cara-cara baku yang dinamakan metode ilmiah.[23] Kebenaran ilmiah bersifat terbuka, objektif dan universal;[24] bisa ditambah dan dikurangi, atau dirobah secara total bila terdapat dalil baru yang telah dibuktikan juga secara ilmiah, jadi tidak ada fanatisme dalam kebenaran ilmiah, dan kebenaran ilmiah itu tidak perlu diimani.[25] Hal ini disebabkan karena kebenaran dan ketercocokan sebuah kajian ilmiah akan terbatas pada ruang, waktu, tempat dan kondisi tertentu, tentu ini tidak lepas dari rasio manusia yang terbatas.
Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan 3 teori utama kebenaran. Lalu persoalannya ialah teori manakah yang berlaku bagi kebenaran ilmiah?. Pada kebenaran ilmu-ilmu alam berlaku teori korespondensi, karena pada ilmu-ilmu alam fakta objektif mutlak diperlukan untuk membuktikan setiap proposisi atau pernyataan. Sedangkan untuk ilmu-ilmu manusia, teori kebenaran yang digunakan ialah teori koherensi, karena yang dituntut ialah konsistensi dan koherensi antar proposisi.
Sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita bahwa suatu teori berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan atas data-data empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan serupa bagi hampir setiap orang. Karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi maupun perasaan, dan cara penyimpulannya objektif bukan subjektif.
Dengan pendekatan ilmiah itulah orang berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang ingin untuk mengujinya. Untuk menemukan kebenaran ilmiah seseorang harus bisa berpikir secara ilmiah, setidaknya ada 3 tahapan berpikir yang harus dilalui, yaitu:[26]
1)      Skeptik
Ciri berpikir ilmiah ini ditandai oleh cara orang dalam menerima kebenaran informasi atau pengetahuan tidak lansung diterima begitu saja, namun dia berusaha untuk menanyakan fakta-fakta atau bukti-bukti terhadap setiap pernyataan yang diterimanya.
2)      Analitik
Ciri berpikir ilmiah kedua ditandai oleh cara orang dalam melakukan setiap kegiatan, ia selalu berusaha menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, dan mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. Dengan cara ini maka jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi akan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan.
3)      Kritis
Ciri berpikir ilmiah ketiga ditandai dengan orang yang selalu berupaya mengembangkan kemampuan menimbang setiap permasalahan yang dihadapinya secara objektif. Hal ini dilakukan agar semua data dan pola pikir yang diterapkan dapat selalu logis.
C.    Etika Keilmuan
Etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai betul (right) dan salah (wrong) dalam arti susila (moral) dan tidak susila (immoral).[27] Maka lebih tepat dikatakan bahwa objek formal dari etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Etika bisa dibilang sesuatu yang membatasi. Membatasi dalam hal ini memiliki tujuan agar tidak terjadi deviasi nilai dalam sistem masyarakat.[28]
Etika keilmuan merupakan etika normatif[29] yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya.[30]
Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu pada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggungjawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik (kegunaan).[31] Dengan demikian, maka bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu, apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum.
Ketika ada pernyataan bahwa ilmuwan memiliki tanggung jawab etis dalam penerapan ilmu, maka maknanya ialah ia dalam mengembangkan ilmu harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, dan generasi mendatang, serta bersifat universal karena pada dasarnya ilmu bertujuan untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.
Para ilmuwan sebagai orang yang professional dalam bidang keilmuan tentu perlu memilki visi moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah yang di dalam filsafat ilmu disebut sikap ilmiah. Di antara sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan ialah: 
a.       Seorang ilmuwan harus bersikap sebagai seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik.
b.      Seorang ilmuwan harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan.
c.       Seorang ilmuwan harus bisa menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat.
Seiring dengan itu, ilmu dalam perkembangannya juga diharapkan memiliki tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis itu sendiri bukan berkehendak mencampuri atau bahkan menghancurkan otonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bahkan dapat menjadi pengokoh eksistensi manusia.[32] Tentunya ketika kita berbicara tentang tanggung jawab ilmu maka itu mengindikasikan adanya tanggung jawab manusia yang mengembangkan ilmu tersebut.
BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
1.      Basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, religiousitas, dan sosiologi, akan mengakibatkan runtuhnya tatanan sistem kemasyarakatan serta menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya ruh ilmu itu sendiri.
2.      Kebenaran ilmiah merupakan hasil dari proses kegiatan ilmiah melalui metodologi ilmiah. Kebenaran ilmiah ini tidak selamanya bisa dipegangi. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengagung-agungkan kebenaran ilmiah yang kita peroleh dengan keterbatasan rasio dan indrawi kita. Karena kebenaran tunggal dan hakiki hanyalah milik Allah SWT. Al-haqqu min Rabbik.
3.      Aspek etika keilmuan seharusnya mendapat perhatian yang tinggi bagi para pendidik maupun ilmuwan itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa betapa banyak orang yang cenderung mendidik anak-anak mereka menjadi seorang yang memiliki kecerdasan tinggi tanpa melengkapi kecerdasan tersebut dengan nilai-nilai moral yang luhur.
B.     Saran
Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metode maupun content (isi). Kritik dan saran berupa kontribusi pemikiran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini.



DAFTAR REFERENSI

Adib, Mohammad. Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Bertens, K.  Filsafat Barat Abad XX. Jakarta: Gramedia, 1983.
Hadi, Hardono. Epistemologi; Filsafat pengetahuan. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
Ihsan, Fuad. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
Kattsoff, Louis O. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
Marzuki, Djohan Sjah. Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu. Jakarta: Gramedia, 2000.
Mudlor, Ahmad. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Surabaya: Rayyan al-Baihaqi Press, 2004.
Muhadjir, Noeng. Filsafat Ilmu; Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme. Yogyakarta: Rakesarasin, 2001.
Salam, Burhanudin. Logika Materil; Filsafat Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Reneka Cipta, 1997.
Sumarna, Cecep. Filsafat Ilmu; Dari Hakikat Menuju Nilai. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006.
Surajiyo. Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
Suseno, Magnis Franz. Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Filsafat. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
Wathloly, Aholiab. Tanggung Jawab Pengetahuan. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Zubair, Achmad C. Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2002.


[1]  Burhanudin Salam, Logika Materil; Filsafat Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), 172.
[2]  Sebenarnya sejak masa pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif berbeda. Ketika Copernicus (1473-1543) mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa “bumi yang berputar mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti apa yang dinyatakan oleh ajaran agama, maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, tapi di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, diantaranya agama. Dan ketika Galileo (1564-1642) dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Dalam kurun inilah para ilmuwan berjuang untuk menegakkan semboyan: Ilmu yang bebas nilai. Baca Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, 233.
[3]  Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 235.
[4]  Mohammad Adib, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 238.
[5]  Achmad Mudlor, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Surabaya: Rayyan al-Baihaqi Press, 2004), 132.
[6]  Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 16.
[7]  Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Madzhab Frankfurt. Pendiriannya tentang teori value bound ini diwarisi dari pandangan Husserl yang melihat fakta atau objek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Fakta atau objek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari, dalam Lebenswelt atau dunia sebagaimana dihayati. Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari Lebenswelt itu sejumlah fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan praktis. Baca Mohammad Adib, Filsafat Ilmu, 239.
[8]  Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, 236.
[9]  Ibid., 235.
[10]  Mohammad Adib, Filsafat Ilmu, 79.
[11]  A. Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 132.
[12]  Perlu dibedakan adanya tiga jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Sedangkan kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Baca Aholiab Wathloly, Tanggung Jawab Pengetahuan, 157 dan Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, 111.   
[13]  Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 58.
[14]  K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX (Jakarta: Gramedia, 1983), 73.
[15]  Kaum rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Mereka yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide dan bukunya di dalam barang diri sesuatu. Baca Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, 102-107.
[16]  Kaum idealis berpendirian bahwa kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Lihat Amsal Bakhtiar, 237.
[17]  Hardono Hadi, Epistemologi; Filsafat pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 148.
[18]  Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, 113.
[19]  Realisme atau dalam istilah Marxian lebih terkenal dengan materialism dialektika itu mempertahankan bahwa kebenaran adalah objektif. Selama kebenaran mencerminkan dunia wujud secara objektif, maka wujudnya itu tidak tergantung pada kesadaran manusia. kandungan kebenarannya sepenuhnya ditentukan oleh proses objektif yang dicerminkannya. Baca Ahoaliab Wathloly, Tanggung jawab Pengetahuan, 86.   
[20]  Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu; Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme (Yogyakarta: Rakesarasin, 2001), 13.
[21]  Cecep Sumarna, Filsafat Ilmu; Dari Hakikat Menuju Nilai (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 118.
[22]  Ibid., 117.
[23]  Metode ilmiah adalah “the procedures used by scientific in the systematic pursuit of new knowledge and the reexamination of existing knowledge”, (sebuah prosedur yang digunakan oleh ilmuwan dalam pencarian kebenaran dengan cara kerja yang sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali kepada pengetahuan yang telah ada). Baca Cecep Sumarna, Filsafat Ilmu; Dari Hakikat Menuju Nilai, 143-144.
[24] Bersifat objektif artinya kebenaran sebuah teori ilmiah (atau aksioma dan paradigma) harus didukung oleh kenyataan objektif (fakta). Itu berarti, kebenaran ilmiah tidak bersifat subjektif. Sedangkan kebenaran ilmiah bersifat universal disebabkan karena kebenaran ilmiah merupakan hasil konvensi dari para ilmuwan di bidangnya.
[25]  Djohan Sjah Marzuki, Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu (Jakarta: Gramedia, 2000), 15.
[26]  Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, 139-140.
[27]  Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 349.
[28] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 96.
[29]  Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai, dan sikap manu­sia ditentukan. Jadi, etika normatif berbica­ra mengenai berbagai norma yang menuntun tingkah laku manusia. Etika Normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek. Baca Surajiyo, Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar, 88.
[30]  Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, 170.
[31]  Ibid., 171.
[32] Achmad C. Zubair, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia (Yogyakarta: LembagaStudi Filsafat Islam, 2002), 49.

0 komentar

Posting Komentar